Saturday, 25 February 2017

Bentuk Barisan Dukungan Untuk Hentikan Kolonialisme Zaman Modern di Tanah Papua Save Gunung Emas Papua

Jika ada yang bertanya, apa masalah yang belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam 50 tahun terakhir jawabannya adalah Freeport, ini adalah perusahaan yang mengeruk kekayaan alam Tanah Papua sejak tahun 1967. Boleh dikatakan ini adalah lumbung uang. PT Freeport Indonesia bergerak di bidang pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport – McMoran Copper dan Gold Inc. (salah satu produsen emas terbesar di dunia). Perusahaan Amerika ini memiliki beberapa anak perusahaan salah satunya adalah PT. Freeport.

Wowkeren.com

Perusahaan ini adalah perusahaan asing yang pertama memperoleh izin usaha dari Pemerintah Indonesia, setelah kejatuhan presiden pertama Republik Indonesia dan digantikan Soeharto, dil–dilan kesepakatan, politik dan kepentingan maka lahirlah kesepakatan dimana awalnya perusahaan ini hanya memproduksi tembaga dan inilah alasan lokasi pertambangan dinamakan Tembagapura, namun kenyataan yang terjadih bahwa perusahaan ini tidak hanya memproduksi tembaga tetapi menghasilkan emas dan ini pun menjadi produksi utama dari PT.Freeport. Bila mendengar isu–isu yang baru menguak tidak hanya emas dan tembaga yang ada di Gunung es Papua ini tetapi terdapat kandungan URANIUM, yang bisa digunakan untuk bahan pembangkit tenaga nuklir, hahaha...sungguh kaya sekali negeriku dari segi hasil buminya, namun masih menyisahkan derita kemiskinan di mata rakyat.

Melihat hal ini polemik mulai menguak akibat ketidakyakinan bahwa emas yang dihasilkan adalah by product karena tidak ada orang Indonesia yang mengikuti proses pemurnian konsentrat, alasannya bahwa pemurnian ini dilakukan diluar Indonesia yakni di Amerika dan Jepang. Dengan demikian, bisa kita prediksi bahwa sejak awal PT. Freeport Indonesia telah menghasilkan emas namun ini tidak dipublikasikan dan kemungkinan bukan hanya emas dan tembaga, namun ada kandungan–kandungan lainnya yang lebih mahal dari emas dan tembaga yakni isunya adalah URANIUM.

Bercermin dari itu disadari atau tidak disadari bahwa PT. Freeport Indonesia telah murugikan negara Indonesia triliunan dan menginjak–injak kedaulatan Republik Indonesia, hal lain yang terjadi bahwa PT. Freeport tidak hanya merugikan negara tetapi hal yang lebih menyedihkan melakukan penghaniayaan terhadap penduduk setempat hal ini bisa kita analisa bahwa penduduk Papua merasa sangat diasingkan di tanahnya sendiri, begitupun dengan penerapan standard pekerja jauh dari harapan kesejeteraan tidak setimpal antara resiko yang diterima oleh pekerja dan standard gaji lebih rendah dari perusahaan tambang lainnya, hmmm ini tak jauh bedanya dengan kolonialisme di zaman Imperialisme, sungguh menyedihkan!

Kemiskinan tak terelakkan di Bumi Papua khususnya daerah Timika dan sekitarnya, penduduk Timika hanya bisa mengais emas yang tersisa dari PT.Freeport Indonesia. Jika dibayangkan bahwa penduduk di situ hanya bisa mengemis dan mengais di daerahnya sendiri sementara kekayaan alam yang melimpah dihasilkan oleh daerahnya tak membahwa pembagunan dan kesejahteraan yang segnifikan, justru hanya membahwa polemik dan ancaman bagi rakyat Papua khususnya dan negara Indonesia Umumnya.

Melihat Kolonialisme Zaman Modern yang sudah lama terjadi maka banyak yang menyuarakan perlawan terhadap PT. Freeport Indonesia, di balik adanya perlawan susupan kepentingan juga tak pernah terelakkan, ini demi mewujudkan kepentingan individu, golongan dan kelompok tertentu. Sama–sama kita ketahui bersama bahwa di dalam lumbung uang yang terdapat di perusahaan industri tambang emas dan tembaga ini menjadi salah satu polemik terbesar yang mencekik rakyat di Tanah Papua dan mengancam keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan PT.Freeport Indonesia yang menghasilkan tambang tembaga dan dan emas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil alam atau komuditas yang ada di negara Indonesia, khususnya di Tanah Papua, maka bisa kita saksikan bahwa negara ini telah di ekploitasi secara habis – habisan dalam kurun waktu 50 tahun belakangan ini, memang ini bukan waktu yang sebentar.

Guncangan polemik PT.Freeport di Tanah Papua membuka mata dan hati pemerintah untuk mengubah status PT.Freeport dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan PT. Freeport Indonesia melalui Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 1 Tahun 2017, hal ini patut kita apresiasi dan dukung apa tindakan pemerintah saat ini yang bertujuan menyelamatkan kekayaan Indonesia yang perlahan mulai habis diekploitasi, Jika dilihat dan analisa langkah kongkrit yang diambil Pemerintah pada masa ini untuk meningkatkan kewibawaan negara terhadap PT. Freeport Indonesia untuk mengelola kekayaan Indonesia secara mandiri.

Hal yang paling tak masuk akal bahwa PT.Freeport Indonesia menolak untuk mematuhi regulasi dari Pemerintah Indonesia, dan ini sangatlah arogan dan bertindak semaunya tanpa mengabaikan aturan dan kepentingan rakyat apalagi isu yang marak dan menguak akhir – akhir ini bahwa PT.Freeport Indonesia ada niatan membawah ke wilayah Arbitrase, dan ini memang jelas tidak tahu diri dan menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Melihat hal ini sudah saatnya kita sama – sama mendukung Pemerintah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan Nasional untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh sikap arogansi dari PT.Freeport Indonesia, termasuk yang mesti kita hindari adalah perang asimetris. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa persatuan dan kesatuan yang sembari mendukung pemerintah untuk membelah kepentingan rakyat di Tanah Papua khususnya dan keseluruhan rakyat Indonesia pada umunya. Hal yang paling marak kita inginkan dan tuntut adalah  keadilan, ini adalah sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan negara dan bagian bentuk dari bela negara kesetuan Republik Indonesia.

***
Jobel Rifi Dasasius Samaloisa

Lelaki yang selalu sunyi ketika malam minggu tiba.

0 comments:

Post a Comment