Monday, 20 March 2017

Menyoal Pertanian Dalam Surat Edaran, Kebijakan yang Membingungkan dari yang Kebingungan

Hari ini, Senin (20/2) salah seorang kawan mengundang saya untuk ikut terlibat dalam aksi menyoal Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanaman Padi. Aksi bakal digelar di Kantor Gubernur Sumatra Barat. Dengan berat hati saya tidak bisa melunasi undangan tersebut. Sebagai gantinya, saya bergegas menuju komputer, lalu menulis tulisan ini. Sembari menulis saya terus mendoakan kawan-kawan yang ikut aksi semoga bisa bertatap wajah dengan Sumbar1, sebab wajah beliau agak susah dilihat secara langsung, kecuali di media sosial.


Baiklah, kalau boleh memulai tulisan ini dengan apa yang menjadi pangkal persoalan, maka saya akan mulai dari hal yang paling substansi dulu, petani dan sekelumit soal pertanian, kemudian soal kuota, pengelola dan hal ruwet lainnya, namun percayalah tidak seruwet rambut yang tidak bisa disisir. Sebagai Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, maka saya tidak lupa mencocoklogikan dengan dinamika yang terjadi di dunia global, sebagai bumbu perenyah telaah. Tentu urusan dalam negeri tidak pula dikesampingkan, apalagi di dalam nagari. Tulisan ini bukan perkara pro atau kontra, lebih kepada mencari kopiah yang cocok di kepala, tapi mohon jangan cap saya dengan kopiah ini, sebab kopiah bukanlah penanda identitas, melainkan penanda dari keber-ada-an. Pesan saya, jangan terlalu serius saat membaca tulisan ini.
 
Dulu, ketika masih kuliah salah seorang kawan berkelakar seperti ini; “aih, malu awak menjadi anak petani, sebab lagak awak lebih tinggi kelasnya dari pada anak seorang petani.” Namun, entah musabab apa, setelah lulus sarjana, kawan saya itu lebih sering mengaku diri sebagai anak petani di segala seminar dan acara sosial yang dihadirinya. “Saya bangga menjadi anak petani,” katanya.
 
Agak sulit bagi saya untuk membuat suatu garis sejarah pertanian, bagaimana mulanya dan lain-lain. Sebab sejarah pertanian adalah sejarah kebudayaan manusia. Ketika manusia dahulu sudah mulai hidup menetap, sejak itu pula pertanian dimulai barangkali. Konon, menurut kebanyakan hasil penelitian pakar, pertanian bermula dari perubahan iklim dunia dan adaptasi manusia yang dimulai dari 11.000 tahun SM.
 
Di saat semuanya sudah mulai moderen, termasuk peradabannya, di saat itulah manusia mulai memupuk mental takut. Takut ini dan itu, termasuk takut tidak bisa makan. Sehingga isu dan persoalan pangan mulai gencar diobrolkan. Pasca Perang Dunia II, mulai tahun 1950-1960an isu pangan menjadi perhatian setiap negara bangsa. Di tahun 1970an dan pertengahan tahun 1980an masalah kekurangan pangan mulai mendapat perhatian, berawal dari krisis yang melanda Afrika, yang membuat negara-negara di dunia ketika itu baper, dan ingin menolong. Di tahun 1990an hingga sekarang masalah pangan terus menjadi pokok persoalan, sebab manusia semakin takut untuk kelaparan, lebih-lebih negara yang tidak punya lahan pertanian. Karena, otak orang barat sedikit lebih berisi serta punya daya dan kuasa, maka dibikinlah semacam forum dunia yang menyoal pangan, awalnya salah satu program di UNDP (bagian dari PBB), karena terlantar, lalu diadopsi oleh WTO (organisasi perdagangan dunia). Dan kini pertanian sudah punya rumah yang lebih nyaman meski masih nebeng sama WTO, namanya Agreement on Agriculture (AoA).
 
Sudahlah, bakal terlalu berjelimet kiranya bicara pertanian di dunia. Pun demikian di Indonesia, bicara soal pertanian sama halnya dengan merayu pacar yang sedang berganyi. Terkadang menjadi penting untuk diselesaikan, kadang membiarkannya saja adalah pilihan terbaik. Tapi, semakin tidak dipikirkan, ini semakin penting untuk dibicarakan, lebih-lebih menyangkut ketakutan tidak makan. Barangkali presiden kita juga merasakan ketakutan yang sama, sehingga mengajak menteri dan TNI untuk mendiskusikannya bersama-sama. Atau barangkali Indonesia tidak bisa mengelak dari ketakutan itu, disebabkan ratifikasi kebijakan ini dan itu, sehingga mempersilakan dunia ikut terlibat membahas soal pertanian di Indonesia, termasuk nantinya menyoal pertanian Langkueh yang sekarang sedang digencarkan salah seorang kawan di kampung halaman.
 
“Boleh saya tutup saja jendela tulisan ini, sebab ceritanya melewar-lewar entah ke mana? Tanya sidang pembaca sekalian. “Tunggu sebentar,” saya menjawab. “Ceritanya baru saja akan dimulai.”
 
***

Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Tentang Dukungan Gerakan Tentang Percepatan Tanaman Padi saat ini tengah menjadi perbincangan, di mana saja orang-orang bercerita soal surat edaran ini. Sehingga bisa dikatakan telah mewabah, sama seperti wabah lagu “dari pado karam di tangah, eloklah karam di tapi.” Surat edaran itu berlapis, namun tidak legit.
 
Masyarakat sipil heboh sebab di surat edaran itu dibunyikan soal pengelolaan lahan pertanian. Sebab diperintahkan untuk segera menanam kembali padi setelah 15 hari panen, apabila 30 hari tidak ditanami, maka pengelolaan akan diambil alih oleh Koramil dan UPT Pertanian Kecamatan setempat. Tega benar bukan, orang beranak saja mesti istirahat selama 40 hari baru boleh ditanami lagi.
 

Lalu juga ada soal pembagian kuota. Hasil dibagi 80:20 persen. 80 persen untuk pengelola dan 20 persen untuk petani. Nah, ini sangat afgan sekali.
 
Menyikapi surat edaran tersebut yang terlanjur memanas seperti godok ini, maka dikeluarkan satu lagi surat edaran, namun tidak menghilangkan substansi surat edaran yang pertama. Masyarakat makin gerah. Tapi sebenarnya sampai sekarang saya masih mencari tahu masyarakat mana yang gerah ini, juga mencari tahu motivasi salah seorang kawan yang mengajak tadi. Saya menanyai bapak-ibuk petani di kampung saya-Lubukbasung-soal surat edaran ini. “Apoh tu? Lai ado bantuan pupuak dak? Kalimat itu telah menjawab keresahan saya, ternyata cuma petani di Padang yang hirau (dibuat hirau) soal hal ini. Atau petani di kampung saya yang kudet (dibuat kudet). Atau di kampung saya belum tersentuh oleh pendidikan LSM. Kalau iya nah yok saya hantarkan. Atau jangan-jangan mereka bukan petani, tapi orang yang bekerja di sawah. Ah, saya jadi bingung.
 
Sebagai seseorang yang tidak mau mencancang kepala sendiri, maka saya ingin mencoba jernih dalam menyoal surat edaran ini. Segala penghakimannya, saya serahkan kepada sidang pembaca sekalian.
 
***

Semasa kuliah hingga menulis skripsi saya konsen bicara soal liberalisasi, meski menurut seorang kawan baru setengah hati. Sebab hasil skripsi itu menyimpulkan mau tidak mau Indonesia mesti liberalisasi. Sebab jika ingin nasionalisasi, maka Indonesia mesti memposisikan warganya sebagai orang asing dulu, sebab demikian definisi nasionalisasi yang dibuat orang terdahulu. Dan barangkali itu pesan tersirat dari surat ederan ini, yang katanya sudah diterapkan di beberapa propinsi. Coba nasionalisasi dulu, kalau tidak cocok, yok kita liberalisasikan saja. Dan itu menurut saya sedang terjadi.
 
Secara pemikiran sebenarnya saya setuju urusan warga negara diambil oleh negara, ketimbang dikelola swasta. Sebab itulah pertanda warga memiliki negara. Biar menteri ada kerjanya, ketimbang plesiran melulu, lalu viral di media sosial. Demikian juga urusan pertanian, negara memanglah harus dilibatkan. Namun pelibatan yang seperti apa? Apakah soal berbagi keuntungan dengan warga negara adalah hal yang menarik? Saya pikir tidak.
 
Keterlibatan negara soal pertanian cukup pada hal-hal yang subtansi saja; menyediakan bibit unggul, memberikan pendidikan varietas, hama dan penyakit, memastikan produk pertanian tidak dilumat cukong, memberikan pendidikan sosial-hukum-budaya-politik (kan banyak sarjana pengangguran yang bisa dimanfaatkan pemikirannya). Bukan perkara bagaimana percepatan produksi dengan cara mempercepat penanaman, lalu kalau sudah ditanam, padi itu mau diapakan? Namun sayangnya, sektor pertanian di Sumatera Barat saat ini hanya diposisikan pada Tipe B, sehingga anggaran minim, barangkali ini juga pangkal persoalan mengapa Dinas Pertanian mau begitu saja menerima edaran itu, selain patuh kepada pimpinan.
 
Kalau soal Koramil dan UPT Pertanian Kecamatan dilibatkan dalam mengelola lahan pertanian saya setuju. Kasihan banyak petani yang tidak sanggup mencangkul di sawah. Kapan lagi aparat sipil bekerja bersama dengan warga sipil. Tapi ya jangan merumahkan petani juga kali. 20 persen itu pembagian yang afgan sekali. Sama sadisnya ketika kita menawar harga beras Rp. 500 rupiah satu kilo. Kalau dibalik 80 untuk petani 20 untuk pengelola, itu kiranya lebih manusiawi. Sebab pengelola itu sudah ada gajinya, atau jangan-jangan pengelola itu akan digaji dengan karungan beras? Ah sudahlah, semoga tidak. Warga negara yang baik mesti bayar pajak.
 
Tapi kalau dipikir-pikir, khususnya di kampung saya, tidak ada sawah yang dibiarkan menganggur. Barangkali disebabkan program KB yang tidak baik, sehingga punya banyak kerabat yang bisa mengolah sawah.
 
Sampai di sini, saya ingin akhiri saja cerita ini. Kiranya berlebihan sekali diri saya bercerita panjang lebar soal yang masih belum saya kuasai benar. Soal bagaimana hukumnya tentu telah banyak tulisan berseliweran di mana-mana, juga soal politik-sosial-budaya dan lain sebagainya. Jika boleh menggunakan keilmuan saya, saya akan melihat ini dengan skeptis. Bagaimana ini imbas dari dinamika ekonomi politik global. Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara bangsa yang tergabung dalam organisasi internasional bisa leluasa menggarap sumber daya alam yang sudah dibikin ketentuannya di tingkat internasional. Indonesia meratifikasi AoA, kebijakan soal percepatan liberalisasi pertanian. Indonesia aktif mendukung geoekonomi regional di Asia Tenggara, melalui area pasar bebas. Sebab liberalisasi di Indonesia kurang populer, maka me-nasionalisasi aset warga negara sendiri menjadi pilihan yang seolah terburuk. Jika nasionalisasi tidak diinginkan, yok mari tancap gas liberalisasi, pelepasan keterlibatan negara.
 
Sebagaimana tagline Godok.id, sebenarnya saya malas untuk menulis serius semacam ini. Akhir kata, selamat makan siang dengan beras terbaik yang dipupuk dengan keringat asin para petani.

***
Depitriadi

Berkali-kali dipecat jadi Wartawan, kini mencoba menjadi tukang hibur.

0 comments:

Post a Comment