Saturday, 6 May 2017

Cerita Pinggir Tentang Universitas Andalas

Pertama-tama, saya khawatir. Saya khawatir tulisan ini terlalu serius dan bersifat normatif sehingga tidak menarik untuk dibaca. Apalagi, – masih tentang pertama-tama – saya bermaksud mengirimkan tulisan ini agar dimuat di situs godok.id dengan slogannya “membesarkan godok dengan malas”. Mengapa demikian? Karena, entah apa yang melanda hati ini, sehingga saya merasa begitu tertarik menulis agar di-posting di laman godok.id sebagai salah satu media kreatif dan kita dilarang serius. Juga, “orang dapur” godok ini adalah kawan – andaikan tulisan ini dimuat semoga tidak dikarenakan saling kenal melainkan saya hanya ingin ikut “sekaki” ibarat perumpamaan bermain ceki alias koa – semasa saya sempat mengenyam kuliah selama 4 tahun di salah satu universitas tertua di Pulau Sumatera. Bukan sebut saja, tapi namanya Univeritas Andalas. 


Kedua, saya berpikir. Saya beruntung dan sepatutnya bersyukur sempat mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Andalas. Karena dinamika dan dialektika sebagai pengalaman hidup yang begitu kaya saya dapatkan di masa-masa indah itu. Saya tidak terbayang jika saya tidak beruntung untuk merasakan bagaimana rasanya berkuliah dan bergaul di lingkungan akademik, maka apalah jadinya saya sekarang. Barangkali saya menjadi seseorang yang tidak tahu atau bahkan lupa. Salah satunya saya tidak tahu dan lupa, bahwa setiap manusia mempunyai ruang untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berkuliah.

Di masa kuliah dulu, – yang sebenarnya belum lama ini –  hal itu disebut sebagai hak asasi manusia yang diajarkan pada salah satu mata kuliah di fakultas saya, yaitu hukum dan hak asasi manusia. Namun sayang, mata kuliah itu kini tidak lagi menjadi mata kuliah yang wajib dipelajari bagi mahasiswa di fakultas hukum apalagi di Universitas Andalas. Mata kuliah itu kini hanya menjadi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, jika-jika ada mahasiswa dengan semangat diiringi nawaitu yang kuat untuk berkenalan dengan hak asasi manusia (HAM) atau paling banter dipilih hanya sekadar memenuhi kuota satuan kredit semester. Lalu selebihnya? Entahlah. 

Sedikit cerita, salah seorang dosen pernah menguji kami di kelas kuliah HAM pada masa itu. Ia bertanya kepada kami –yang acapkali ditanyakan satu per-satu kepada para mahasiswa yang mampu membuat kami malu tidak kepalang karena merasa begitu dangkal – dengan pertanyaan : “Apa itu HAM?”, diiringi dengan intonasi suara yang menggelegar. Namun belum sempat kami menjawab, bahkan di sela itu seorang teman hanya mampu berkomat-kamit tanpa tahu maksud apakah ia ingin menjawab atau tidak, dosen tadi langsung menghujam kami dengan pernyataan, “MANA TAU KALIAN APA ITU HAM, YANG KALIAN TAU CUMA HAMBURGER!”, ujarnya, dan sontak, kami para mahasiswa langsung tertawa terbahak. Dibalik tawa saya yakin bahwa dosen tersebut tidak sekadar menyuguhi HAM sebagai guyonan, ia ingin kami memahami HAM seutuhnya.

Ketiga, berbicara lupa. Saya tidak ingin buru-buru untuk membahas satu tema yang tengah hangat diperbincangkan dan diperdebatkan seminggu ke belakang mengenai Universitas Andalas. Yaitu kebijakan kontroversial mengenai Surat Pernyataan yang membatasi kelompok LGBT berkuliah di Universitas Andalas. Terlebih dahulu, saya memanggil memori dan masih ingat setidaknya pada dua hal yang pernah terjadi. Semasa kuliah, masih tergambar jelas dan menjadi traumatik kebijakan yang diskriminatif, kasus pembatasan akses berjualan oleh “amak-amak”. Pedagang kecil yang sering menyelamatkan perut yang kosong di waktu senggang, bahkan ketika kondisi keuangan menipis dengan cara berhutang hanya karena alasan keindahan kampus. 

Kemudian, saya masih ingat ketika sekelompok mahasiswa melakukan upaya agar teman-temannya yang lain harus berhenti dan putus kuliah hanya dikarenakan tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta merasa keberatan dengan biaya uang kuliah yang begitu mahal –jelas karena lonjakan biaya kuliah terjadi mengikuti aturan hukum yang baru secara nasional– untuk mendapatkan keadilan. Tetapi upaya itu masih belum mendapat kabar baik, bahkan kabarnya, hari ini biaya kuliah semakin tinggi ditambah lagi dengan biaya-biaya tambahan seperti wisuda.
Tapi, mari kembali kepada tema krusial mengenai Univesitas Andalas terkait pelarangan LGBT. Saya ingin mengemukakan, apa memang banyak di antara kita sebagai insan intelektual – termasuk pihak Universitas Andalas – yang lupa. Dimana dari kepingan kecil peristiwa yang disebutkan di atas, kesemuanya adalah perihal HAM. Belum selesai persoalan akses terhadap pendidikan pada kerangka biaya uang kuliah yang mahal, kini hadir persoalan pembatasan akses terhadap pendidikan pada kerangka orientasi seksual. Padahal, mereka yang disuruh menandatangani surat pernyataan itu adalah mereka yang telah lulus uji akademik dan persyaratan lainnya untuk masuk Universitas Andalas.

Jika kemudian yang dikhawatirkan oleh Universitas Andalas adalah tindakan-tindakan di luar koridor akademik atau melanggar hukum seperti perbutan asusila dan lain sebagainya, mungkin Universitas Andalas lupa kalau ini telah jelas diatur dalam peraturan akademik dengan seperangkat sanksi tegasnya. Lalu, jika argumentasi HAM yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh diperlakukan diskriminatif – termasuk untuk mendapatkan pendidikan – dibantah menggunakan salah satu pasal pada UUD 1945 tentang pembatasan (Pasal 28J). Saya hanya ingin sekadar memberi logika. Apakah satu pasal pembatasan mampu untuk menganulir atau mematahkan seluruh pasal yang mengatur tentang seperangkat hak-hak warga negara? Jika jawabannya ya, maka untuk apa ada pasal lain jika memang satu pasal “sakti” dianggap mampu untuk menganulir seluruh pasal?

Maka, disanalah letak sunggu hbersyukurnya saya. Karena pandangan yang demikian adalah keliru. Mengapa? Jika memang akan dilakukan pembatasan atau jika satu pasal tentang HAM (semisal pasal tentang hak atas pendidikan) dihadapkan vis a vis dengan pasal tentang pembatasan. Seharusnya di sana ada yang disebut dengan ruang uji dimana ruang uji itu diterjemahkan berdasarkan fakta-fakta konkret atau sebutlah ini sebagai fenomena. Lalu andaikan atau jika pada faktanya seseorang dengan orientasi seksual tertentu (LGBT) melanggar peraturan akademik atau berbuat kejahatan berdasarkan aturan hukum, sudah jelas tidak perlu ada bantahan. Berbicara hal ini, kita bahkan tidak memerlukan tolak ukur orientasi seksual seseorang. Siapapun, jika ia terbukti melanggar peraturan akademik dan hukum, tidak perlu ada bantahan, ia harus diberikan sanksi. Sehingga, merupakan sebuah kekeliruan untuk membatasi sekelompok orang yang ingin mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan sebagai salah satu tujuan pendidikan, sebagaimana yang disampaikan Tan Malaka.

Barangkali karena saya masih ingat, sebagai seorang yang pernah mengenyam bangku perkuliahan pada masa-masa indah itu di Universitas Andalas dan diajarkan apa itu HAM. Saya ingin kita bersama tidak lupa bahwa kita adalah manusia dan mempunyai hak dasar yang sama. Apa jangan-jangan hal seperti ini memang menjadi sebuah kebiasaan bagi almamater saya? Ah, apa saya terlalu serius? Kalau begitu mari tertawa, layaknya pernyataan kita tidak tau apa itu HAM, yang kita tahu hanyalah HAM-BURGER! Haha...

***
Tulisan ini ikut arisan godok bulan Mei. Silakan dibagikan jika menyukai Farhan sebagai pemenang.

Farhan Mufti Akbar

Seseorang yang pernah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas sembari menyenangi vespa dan hak asasi manusia

0 comments:

Post a Comment