Wednesday, 3 May 2017

Sudahlah.. Jangan Salahkan Lagi Kampus Unand, Hidupnya Sudah Kewalahan

Kampus Unand adalah tempat paling ribet sekarang. Ibaratnya, kalo masak di dapur Unand masih pakai tungku dan belah kayu lalu menghidupkan api pakai abu, orang di dunia luar sana tinggal petik kompor gas.


Saya pernah punya pengalaman mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) waktu itu di Polda Sumbar. Prosesnya tidak sampai 18 menit, dan langsung jadi. Bahkan ada berkas yang lupa saya fotokopi (maklumlah, masih muda!), eh tetapi petugasnya hanya minta “dilihatkan yang aslinya saja.” Setelah dicatat data saya, dan lalu dikembalikan. Tiada tampak gelagat dari petugas itu untuk mempersulit hidup saya yang rakyat ini.

Pernah juga saya pengalaman mengurus penggantian KTP yang hilang di Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi. Tak sampai lima menit, proses birokrasinya, dan pelayan sipil itu berkata “besok KTP bapak sudah bisa di ambil”, tak perlu bayar serupiah pun. 

Begitu juga pengalaman mengurus surat keterangan berbadan sehat dan kekar di Puskesmas Pauh. Sebentar cuma. Jadi.

Di tempat-tempat itulah saya benar merasakan negara itu memang ada, dan melayani masyarakat. Setidaknya, tiada kesulitan mengurus surat-surat.

Nah namun di kampus Unand, aduh bang saipul, saya kira kita masih bagian dari birokrasinya Negara Kolonia Hindia Belanda, yang menghadirkan birokrasi untuk membelit pribumi.

Sebagai contoh mengurus ijazah saja menghabiskan waktu berbulan-bulan.

Tanda-tangan ini, tanda-tangan itu, sempat juga dosen pembimbing saya heran, “kok banyak kali kamu minta tanda-tangan?”

Hingga fotokopi berkas berangkap-rangkap. Mulai dari lembar pengesahan, lembar selah terima, historis, slip bayar uang kuliah, biodata, ijazah, surat permohonan, berita acara kompre, kartu ujian, kartu bimbingan, dll.

Minta fotokopi berkas berangkap-rangkap, duhh, itu mau arsipkan di mana coba? Emang kampus Unand ini punya gudang sebesar gunung merapi, untuk menyimpan berkas fisik seluruh mahasiswanya itu. 

Ruang untuk masing-masing dosen saja tidak punya, bahkan ada satu fakultas yang ruang belajarnya tidak cukup, apalagi untuk mengarsipkan berkas-berkas fisik anak Unand yang super banyak. Mana mungkin. Paling juga dikiloan.
  
Entahlah, kalo saya yang mungkin lelet dalam mengurus administrasi di kampus. Namun faktanya tidak. Survei kecil-kecilan yang saya lakukan terhadap teman-teman di kampus Unand, rata-rata dari 80% mahasiswa yang saya survei: 2 sampai 4 bulan mesti melewati birokrasi baru keluar ijazah.

Mengurus surat permohonan juga, seperti untuk keperluan menyelenggarakan acara, itu disposisinya baru keluar dua sampai tiga hari.

Birokrasinya panjang dan berkelindan. Padalah disitu tersimpan potensi suap-menyuap untuk pelicin jalan. Sudah menjadi rahasia belakang layar “trik sabun” semacam itu dipakai dalam berurusan menembus rumitnya birokrasi kampus.

Kadang ironis. Kita lihat di tempat-tempat selain kampus (seperti yang saya ceritakan tadi) sudah melesat seperti ular laut, Kampus kok masih seperti ciput.

Apakah dunia kampus memang seperti ini? Saya tidak tahu betul bagaimana di kampus lain. Tapi seorang karib saya yang kuliah di Kota Kembang juga berpandangan sama. kita bertahun-tahun kuliah untuk jadi sarjana administratif saja.

“Menyelesaikan studi di universitas adalah menyelesaikan segala tetek bengek administratif, jadi ini sarjana administratif, bukan hasil dari petualangan dari satu pemikiran ke pemikiran lain, bukan hasil dari petualangan intelektual yang panjang.”

Kampus terlalu sibuk mengurus tetek-bengik yang entah apa gunanya. Sedang di asupan pendanaan kampus pun megap-megap, sekarang sibuk mencari dana segar untuk bernafas. Sampai-sampai untuk melegalisir saja dikenakan biaya. 

Kampus Unand tengah berjuang untuk jadi badan hukum, sehingga status kampus jadi otonom dan bebas mengelola space-space di kampus untuk dikomersialkan. Hingga energinya habis disitu saja. Seperti berlari di atas treadmil. 

Maka tidak cukup lagi dayanya untuk mengurus transaparansi, mengurus literasi, apalagi mendidik LGBT. Seperti yang belakangan ini dihebohkan.

Lepas dari perdebatan moralitas: LGBT itu amoral, maupun ilegal, coba jawab apakah mereka tidak berhak untuk bersekolah, untuk belajar, dan mengecap pendidikan? 

Untuk menjawab ini saja, pimpinan kampus bisa parkinson.

***
Tulisan ini ikut arisan godok bulan Mei. Silakan dibagikan jika menyukai Alek sebagai pemenang.

Alek Kaka

A kite dancing in hurricane 

0 comments:

Post a Comment